Pimpin Rakor Karhutla, Gubernur Sumut Sampaikan Perkuat Tim Terpadu Karhutla

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memimpin Rakorda Pengendalian Karhutla. Foto (Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu)

Redaksimedan : Pencegahan kebakaran hutan dan lahan [Karhutla] menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di 2020. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden RI Joko Widodo.

Demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam Rapat Koordinasi Daerah Pengendalian Karhutla di Kantor Gubernur Sumut di Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (12/2/2020).

Hadir diantaranya Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Kajati Sumut Amir Yanto, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, Kasdam I/BB Brigjen TNI Untung Budiharto serta sejumlah kepala daerah dan pejabat di lingkungan Pemprov Sumut.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa dirinya telah dipanggil menemui Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu di Jakarta untuk membicarakan antisipasi/pengendalian Karhutla di sejumlah provinsi, khususnya Sumut.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat pengalaman tahun sebelumnya yang mengakibatkan hal serius bahkan hingga berdampak ke negara lain.

"Dari kejadian-kejadian ini, Presiden meminta kita agar hal ini diantisipasi," ujar Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.

Untuk itu, dirinya menekankan agar petugas terkait mulai dari pemerintah setempat, TNI dan Polri aktif mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Mengingat saat ini beberapa rentan terjadi karhutla.

Kepada kepala daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk langkah mengantisipasi dan pencegahan Karhutla. Sehingga jika ditemukan titik api, bisa langsung diambil tindakan pemadaman.

Gubernur juga memberikan sejumlah arahan untuk bisa dijalankan seluruh pemerintahan hingga tingkat terbawah. Terutama dirinya menyebutkan peran penting dari unsur desa, mulai dari kepala desa, Babinsa dan Babinkamtibmas. Karena itu, juga diperlukan langkah sosialisasi ke pedesaan.

"Memperkuat Tim Terpadu Karhutla yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 188/2017. Mengaktifkan kelompok masyarakat dan desa-desa peduli api dalam pencegahan Karhutla. Memanfaatkan data hotspot BMKG sebagai bentuk peringatan dini, termasuk antisipasi perubahan iklim agar bisa dicarikan solusi permanen untuk Karhutla,” jelas Edy Rahmayadi.

Penekanan langkah pencegahan, lanjut Edy ada di desa dengan meningkatkan frekuensi pencegahan lapangan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi guna mengetahui karakter wilayah. Diantaranya meningkatkan fungsi aparatur dibantu partisipasi masyarakat.

"Bentuk Satgas mulai dari tingkat desa dan kecamatan. Siapkan mobil pemadam kebakarandi tingkat kecamatan yang rawan Karhutla. Terapkan strategi Karhutla berbasis desa dengan mengintensifkan upaya pengendalian,” sebutnya. (RMC)

Related Posts: