Redaksimedan : Banjir yang terjadi pada Jumat, 4 Desember 2020 akibat luapan Sungai Belawan, Sungai Deli, Sungai Belumai, dan Sungai Denai mengakibatkan terjadinya gangguan distribusi air ke pelanggan.
Hal itu dikarenakan terhentinya pengolahan di Instalasi Pengolahan Air Minum [IPAM] Sunggal yang diakibatkan menumpuknya sampah disertai lumpur ke IPAM.
"Maka sejak dari Jumat, 4 Desember 2020 hingga Senin, 7 Desember 2020, kami [Tirtanadi-red] memastikan air bersih tersuplai di pemukiman warga yang terdampak banjir seperti di Komplek Nina Flamboyan, Komplek De Nina Flamboyan, Komplek Griya Nusa III, Komplek Harhanud, dan Kantor Desa Tanjung Selamat," kata Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, Kabir Bedi di ruang kerjanya, Kamis (10/12/2020).
"Kemudian PDAM Tirtanadi Sumut juga ikut membersihkan lumpur di rumah warga menggunakan mobil plasing serta memberi mi instan dan telur kepada warga yang membutuhkan," sambung Kabir Bedi didampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan [Kadiv Sekper] PDAM Tirtanadi Sumut, Humarkar Ritonga.
Disampaikan Kabir Bedi, dengan kepedulian yang tinggi serta antusias yang diberikan PDAM Tirtanadi terhadap warga yang mengalami musibah banjir merupakan wujud nyata terhadap sesama.
Hingga saat ini, ungkap Kabir Bedi, pihaknya akan terus memantau kondisi warga yang membutuhkan air bersih dengan mengerahkan mobil tangki air dari kantor cabang untuk mensuplai air dan dipastikan seluruh wilayah korban banjir mendapatkan air bersih.
Tidak Ada Tanggul Jebol
Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, Kabir Bedi sangat menyayangkan adanya pemberitaan di media yang memberitakan adanya tanggul jebol di IPAM Sunggal.
"Saya pastikan sampai sekarang ini Kamis, 10 Desember 2020 tanggul yang di Sunggal itu tidak jebol dan pemberitaan yang di media itu hoax," tegas Kabir Bedi.
Menurut Kabir Bedi, pemberitaan hoax di media tersebut sangat merisaukan dan dapat meresahkan masyarakat akibat berita bohong tersebut.
"Saya mohonlah kepada teman-teman jurnalis dalam membuat berita agar tetap melakukan cek and ricek, agar berita yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan bukan berita bohong, maka sesuai UU Pers Tahun 1999 kami akan melakukan hak jawab terhadap pemberitaan tersebut, karena sangat disayangkan akibat dari berita bohong itu masyarakat menjadi resah," kata Kabir Bedi. (Rel/RMC)
« Prev Post
Next Post »