HEADLINE NEWS

Diberdayakan oleh Blogger.
Polrestabes Medan Gelar Apel Pengamanan Perayaan Imlek

By On Januari 23, 2020

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Johnny Eddizon Isir memimpin apel pengamanan perayaan Imlek. Foto (ist)

Redaksimedan : Personil kepolisian Polrestabes Medan yang melakukan pengamanan perayaan Imlek ke 2571 tahun 2020 agar selalu memantau sekitar lokasi rumah ibadah vihara seperti pintu masuk, pintu keluar dan area parkir.

Demikian arahan yang disampaikan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Johnny Eddizon Isir saat memimpin Apel Gelar Pasukan PAM Perayaan Imlek ke 2571 tahun 2020 di Halaman Apel Mapolrestabes Medan, Kamis (23/1/2020).

Disampaikan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Johnny Eddizon Isir, saudara-saudara kita yang merayakan perayaan Imlek agar merasa aman dan nyaman dengan adanya penjagaan dari kita semua.

Pada kesempatan itu, Kaporestabes menekankan jika ada kemungkinan terburuk, maka pihaknya sudah siap dan jika tidak ada, syukur Alhamdulillah, puji tuhan.

"Harapannya kita menampilkan inti sari dari negara kita, yaitu gotong royong. Mari kita laksanakan pekerjaan kita dengan ikhlas," ujar Kapolrestabes Medan Kombes Pol Johnny Eddizon Isir.

Personil yang ikut dalam Apel Pengamanan Perayaan Imlek diantaranya personil TNI, Brimob, Dit Samapta Polda Sumut, Sat Sabhara Polrestabes Medan dan personil Polsek jajaran, Dishub, Sat Pol PP serta organisasi masyarakat. (Rel/RMC)

Plt Ketua TP PKK Medan Ajak Kaum Ibu Mengurangi Penggunaan Plastik dalam Aktifitas Sehari-hari

By On Januari 23, 2020

Plt Ketua TP PKK Kota Medan, Hj Nurul Khairani Akhyar Nasution saat menghadiri kegiatan pengajian akbar di Aula Kantor Lurah Belawan Bahagia. Foto (Humas Pemko Medan)

Redaksimedan : Kaum ibu diajak untuk ikut serta mendukung dan mensukseskan program Pemko Medan untuk mengurangi penggunaan plastik dalam aktifitas sehari-hari.

Ajakan tersebut disampaikan Plt Ketua TP PKK Kota Medan, Hj Nurul Khairani Akhyar Nasution saat menghadiri Pengajian Akbar se-Kelurahan Belawan Bahagia di Aula Kantor Lurah Belawan Bahagia, Jalan Gulama, Kecamatan Medan Belawan, Kamis (23/1/2020).

Pemko Medan saat ini terus gencar mensosialisasikan tentang mengurangi penggunaan plastik dalam aktifitas sehari-hari.

Pada kesempatan itu, Hj Nurul mengaku senang dapat bersilaturahmi dan bertatap muka langsung dengan para warga.

Disamping itu, dirinya juga tidak lupa menyampaikan salam dari Plt Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi untuk ratusan warga yang hadir dengan penuh antusias dalam pengajian tersebut.

"Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya dapat bersilaturahmi dengan ibu-ibu yang hadir. Pertemuan ini hendaknya memberi manfaat bagi kita semua serta mendapat berkah dari Allah SWT. Apalagi tujuan kita baik, yakni saling mendoakan dan berbagi informasi antar sesama," kata Hj Nurul dihadapan Lurah Kelurahan Belawan Bahagia Ali Mukti Nasution, pengurus PKK se-Kecamatan Medan Belawan.

Kehadiran kaum ibu yang diberikan tumbler [botol air minum isi ulang], kata Hj Nurul Khairani Akhyar Nasution, bertujuan untuk mengedukasi agar membiasakan diri menggunakan tumbler sebagai upaya mengurangi kebiasaan menggunakan plastik.

Dengan begitu, volume sampah plastik di Kota Medan dapat diminamalisir, khususnya di Kecamatan Medan Belawan.

"Ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Untuk itu, saya berharap para ibu dapat menjaga kebersihan lingkungan, di mulai dari rumah masing-masing. Selain itu juga mampu mengajak anggota keluarga untuk turut serta menciptakan dan menjaga kebersihan di manapun berada," pesannya.

Hj Nurul berharap kegiatan pengajian dapat terus rutin dilakukan guna meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan serta menumbuhkan rasa saling memiliki sehingga menjadi modal kekuatan bersama membangun Medan Rumah Kita. (RMC)

PP Nomor 11/2017 Diharapkan Dapat Menjadi Acuan Operasional dalam Pengelolaan ASN Profesional

By On Januari 23, 2020

Peserta Rapat Koordinasi Pembinaan Kediklatan Kabupaten/Kota se Sumut dan OPD Provinsi Sumut. Foto (Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu)

Redaksimedan : Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menjadi acuan operasional dalam pengelolaan ASN menuju profesional ke depan.

"Pada Pasal 203 dijelaskan, sebagai pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir, hak yang sama setiap PNS untuk dapat mengikuti diklat sedikitnya 20 jam setahun," kata Sekdaprovsu R Sabrina mewakili Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Kediklatan Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi Sumut di salah satu hotel di Berastagi, Kabupaten Karo pada Rabu malam (22/1/2020).

Kegiatan Pembinaan Kediklatan tersebut diikuti 120 Aparatur Sipil Negara [ASN] dari 33 kabupaten/kota se-Sumut dengan tema Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Kompetensi ASN Menuju SDM yang unggul.

"Tujuan dari kegiatan ini adalah membangun kesadaran dan komitmen dalam pelaksanaan tanggungjawab bersama mewujudkan profesionalitas ASN melalui program kompetensi. Saya harap sesuai dengan tema hari ini semoga tujuan ini dapat tercapai nantinya," ujar Sabrina.

Sabrina berharap para peserta dapat menggali informasi kegiatan maupun permasalahan di kabupaten/kota yang berbeda melalui diskusi tanya jawab dengan para narasumber. Sehingga nantinya ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di daerahnya masing-masing.

Deputi Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemenpan RB, M Taufik menyatakan kegiatan ini adalah mandat dari Presiden untuk membangun SDM di Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Provinsi Sumut yang sangat dinamis diharapkan mampu untuk mempersiapkan ASN menghadapi Revolusi Industri 4.0 ini.

"Pertemuan ini sangat penting dalam mempersiapkan SDM kita dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0 dimana nanti kita dapat merumuskan program kerja itu," katanya. (RMC)

Seluruh Jaringan Kabel Akan Dipindahkan ke Bawah Tanah

By On Januari 23, 2020

Plt Walikota Medan Akhyar Nasution menerima kunjungan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumut, Syafruddin di Rumah Dinas Walikota Medan. Foto (Humas Pemko Medan)

Redaksimedan : Seluruh jaringan kabel yang selama ini berada di udara/atas akan ditertibkan dengan memindahkan jaringan kabel ke bawah tanah menggunakan sistem ducting pita lebar.

Pemindahan jaringan kabel tersebut mendapat apresiasi dari Plt Walikota Medan Akhyar Nasution karena dapat menjadikan wajah Kota Medan lebih tertata, apalagi penertiban yang dilakukan tidak menggunakan dana APBD.

"Saya sangat mengapresiasi dan mendukung dilakukannya pemindahan jaringan kabel yang selama ini berada di udara dipindahkan ke bawah tanah dengan menggunakan sistem ducting pita lebar. Dengan pemindahan yang dilakukan, wajah Kota Medan akan terlihat lebih indah karena tidak ada lagi jaringan kabel yang semrawut  maupun kendur,” kata Akhyar Nasution saat menerima kunjungan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumut Syafruddin bersama investor yang akan melakukan penertiban seluruh jaringan kabel, di Rumah Dinas Walikota Medan, Kamis (23/1/2020).

Akhyar berharap agar pemindahan jaringan kabel ke bawah tanah dilakukan secepatnya, sehingga sangat mendukung program Pemko Medan yang saat ini tengah digelorakan yakni,  'Yok, Kita Bikin Cantik Medan'.

Namun keinginan Akhyar tidak bisa secepatnya direalisasi, sebab pihak investor minta lebih dulu diterbitkan Peraturan Walikota [Perwal].

Sebelum penerbitan Perwal, pihak investor juga meminta agar dilakukan Memorandum of Underatanding [MoU] dengan Pemko Medan.

Akhyar menyampaikan agar proses lebih lanjut ditangani Asisten Ekonomi dan Pembangunan [Ekbang] Setda Kota Medan, Khairul Syahnan.

Pada pertemuan itu, Akhyar berpesan agar pemindahan jaringan kabel ke bawah nantinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Akhyar tidak mau ada kabel yang sampai keluar, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan, termasuk penggunaan saluran drainase dalam mendukung pemindahan.

"Saya berharap pemindahan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu apabila ada penggalian badan jalan, saya minta perbaikan yang dilakukan sebaik mungkin dengan mengembalikan fungsi jalan seperti semula. Saya minta ini masuk dalam poin MoU," pesannya mengingatkan. (RMC)

KIP Sumut Tangani 72 Aduan Sengketa Publik Selama Tahun 2019

By On Januari 23, 2020

Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD Sumut dengan Komisi Informasi Publik Sumatera Utara. Foto (Redaksimedan)

Redaksimedan : Komisi Informasi Publik [KIP] Sumatera Utara telah menangani 72  aduan sengketa publik selama tahun 2019.

Dari 72 aduan sengketa publik itu, sebanyak 38 badan publik yang diadukan berhasil diajudikasi, 5 badan publik berhasil dimediasi, 14 badan publik sengketanya gugur, 11 badan publik sedang berproses dan 4 badan publik melakukan pencabutan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi [PSI].

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi Informasi Publik [KIP] Sumatera Utara dengan Komisi A DPRD Sumut di Ruang Rapat Komisi A DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto dan dihadiri Anggota Komisi A DPRD Sumut Meryl Saragih, Kamis (23/1/2020).

Hadir dalam rapat tersebut Komisioner KIP Sumut diantaranya Robinson Simbolon, Eddy Syahputra Sormin, Desi Ramdeswati Pohan, Meysalina Boru Aruan dan Abdul Jalil.

Komisioner KIP Sumut, Eddy Syahputra Sormin menyampaikan, tugas utama Komisi Informasi yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Dijelaskan Eddy, ada tiga subjek pemohon yang bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi, yaitu perorangan atau individu, kelompok/perkumpulan masyarakat dan badan hukum. (RMC)

KPU Medan Akan Petakan Calon PPK Berdasarkan Kecamatan

By On Januari 22, 2020

Komisioner KPU Kota Medan, Edy Suhartono. Foto (ist)

Redaksimedan : Komisi Pemilihan Umum [KPU] Kota Medan akan menyiapkan klaster atau pemetaan calon Panitia Pemilihan Kecamatan [PPK] yang mendaftar berdasarkan kecamatan.

Demikian dikatakan Komisioner KPU Kota Medan Divisi SDM dan Parmas, Edy Suhartono di Kantor KPU Kota Medan, Rabu (22/1/2020).

Disampaikan Edy, saat ini pihaknya membuka pendaftaran dulu untuk PPK yang telah dibuka sejak 18 Januari hingga 24 Januari 2020.

"Setelah pendaftaran selesai, baru dibuat klaster nya supaya diketahui terpenuhi atau tidak kebutuhan personil PPK di setiap kecamatan," kata Edy Suhartono.

Menurut Edy, pentingnya dilakukan klaster ini, guna mengetahui jumlah pendaftar yang sudah masuk terhadap kebutuhan personil PPK di 21 kecamatan.

"Kalau nanti sudah ditutup pendaftaran ini, ternyata setelah [tahapan] pemeriksaan berkas didapati masih ada kecamatan yang tak terpenuhi jumlah pendaftarnya, itu bisa kita dorong pendaftaran diperpanjang," ujar Edy.

Hingga sore tadi, sebut Edy, ada sembilan kecamatan yang jumlah pendaftar PPK masih dibawah 10 orang.

Kebutuhan PPK disetiap satu kecamatan, kata Edy, sebanyak  5 orang atau total seluruhnya sejumlah 105 orang  yang dibutuhkan. Selain itu, juga disiapkan 5 orang PPK sebagai cadangan. "Jadi, bisa mencapai 210 orang disiapkan di 21 kecamatan," kata Edy Suhartono. (Rel/RMC).

Plt Walikota Medan Dukung BMKG Lakukan Survey Wilayah Rawan Bencana

By On Januari 22, 2020

Plt Walikota Medan Akhyar Nasution menerima audiensi Kepala BBMKG Wilayah I Medan, Edison Kurniawan. Foto (Humas Pemko Medan)

Redaksimedan : Pelaksana Tugas [Plt] Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menyambut baik rencana Badan Meteorologi Klimatologi & Geofisika [BMKG] untuk melakukan micro zonasi atau survei wilayah rawan bencana terutama gempa bumi.

Dengan demikian dapat diketahui lokasi yang menjadi titik rawan bencana sehingga dapat dilakukan penanggulangannya.

Hal itu disampaikan Plt Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution saat menerima audiensi Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika [BBMKG] Wilayah I Medan di Rumah Dinas Walikota Medan, Rabu (22/1/2020).

Rombongan BBMKG dipimpin Kepala BBMKG Wilayah I Medan, Edison Kurniawan dan perwakilan dari BMKG Pusat.

"Kami menyambut baik dan mengaku senang dengan rencana ini. Ini kabar baik dan tentu memberi input positif bagi pemerintah dalam menyikapi bencana yang mungkin terjadi di Kota Medan. Dengan begitu, kita dapat mengantisipasi sekaligus meminimalisir angka kerugian bahkan korban jiwa," kata Plt Walikota Medan.

Apalagi nantinya, survei sekaligus pemetaan wilayah rawan bencana akan dilakukan di 200 titik di Kota Medan.

Oleh karenanya, Plt Walikota Akhyar Nasution berharap survei dapat segera dilakukan. "Semoga survei ini memberi manfaat signifikan bagi kita semua, khususnya pemerintah dalam memberi rasa  aman untuk masyarakat," ungkapnya.

Kepala BBMKG Wilayah I Medan, Edison Kurniawan mengatakan kegiatan survei ini dinamakan sebagai micro zonasi.

Tujuannya untuk mengetahui daerah atau zona potensi bencana, khususnya gempa bumi. Apalagi, Kota Medan menjadi pilot project pengerjaan survei dan pemetaan tersebut.

"Nantinya output dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui daerah mana saja di Kota Medan yang sangat rawan terjadi bencana khususnya bencana gempa bumi. Inovasi ini menjadi tanggung jawab kami untuk membantu tugas pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya bencana," kata Edison.

Edison mengaku survei akan mulai dilakukan bulan Februari hingga Juli mendatang menggunakan peralatan yang memadai dan mumpuni dalam proses pelaksanaannya.

"Nantinya hasil survei yang kita lakukan akan kita bahas dalam sebuah seminar dan akan kita serahkan kepada Pemko Medan sebagai bahan dan pedoman dalam penanggulangan bencana," ujarnya. (RMC)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *