HEADLINE NEWS

Diberdayakan oleh Blogger.
DPRD Sumut Umumkan Susunan Fraksi-fraksi

By On September 23, 2019

Foto : (Redaksimedan.com)

Redaksimedan.com : DPRD Provinsi Sumut mengumumkan susunan fraksi-fraksi di DPRD Sumut periode 2019-2024.

Pengumuman susunan fraksi-fraksi di DPRD Sumut dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Sumut yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Senin (23/9/2019).

Adapun susunan fraksi-fraksi di DPRD Sumut, sebagai berikut :

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut :

Penasehat : Drs Baskami Ginting dan Ruben Tarigan

Ketua : Mangapul Purba
Wakil Ketua : Rudy Hermanto
Sekretaris : Drs H Syahrul Ependi Siregar
Wakil Sekretaris : Teyza Cimira Tisya
Bendahara : H Anwar Sani Tarigan
Anggota : dr Meriahta Sitepu, dr Poaradda Nababan, Meryl Rouli br Saragih, Delpin Barus, Budieli Laia, Sugianto Makmur Tuani Lumban Tobing, Pantur Banjarnahor, Sumihar Sagala, Artha Berliana Samosir, Kiki Handoko Sembiring dan Franky Partogi Wijaya Sirait.

Fraksi Gerindra DPRD Sumut :

Penasehat : Harun Mustafa Nasution, Sri Kumala, Yantoni Purba dan H Muhammad Subandi

Ketua : Ari Wibowo
Wakil Ketua : Benny Harianto Sihotang
Wakil Ketua : H Azmi Yuli
Sekretaris : Gusmiyadi
Wakil Sekretaris : Ingan Amin Barus
Bendahara : H Ajie Karim
Wakil Bendahara : Thomas Dachi
Anggota : Pintor Sitorus, Rahmat Rayyan Nasution, M Aulia Rizki Agsa, Tia Ayu Anggraini

Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut :

Penasehat : H A Yasir Ridho Loebis, H Wagirin Arman, Iskandar Sinaga

Ketua : H Syamsul Bahri Batubara
Wakil Ketua : Syamsul Qamar
Wakil Ketua :  Viktor Silaen
Sekretaris : H Zainuddin Purba
Wakil Sekretaris : Irham Buana Nasution
Bendahara : Putri Susi Melani Daulay
Wakil Bendahara : Franc Bernhard
Anggota : Akbar Himawan Buchari, Mahyaruddin Salim, Megawati Zebua, H Rizky Yunanda Sitepu, Erni Ariyanti.

Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumut :

Ketua : dr Tuahman Franciscus Purba
Wakil Ketua : Jubel Tambunan
Sekretaris : Dimas Tri Adji
Bendahara : Rony Reynaldo Situmorang
Anggota : dr Mustafa Kamil Adam, DR Timbul Sinaga, Erwinsyah Tanjung, Parsaulian, Pdt Berkat Kurniawan Laoli, Rahmansyah Sibarani, Remita br Sembiring, Ricky Anthony.

Fraksi PKS DPRD Sumut :

Penasehat : Dr H Hariyanto, H Salman Alfarisi

Ketua : Drs Misno Adisyah Putra
Wakil Ketua : Hendro Susanto
Sekretaris : Ahmad Hadian
Bendahara : Hj Hidayah Herlina Gusti
Anggota : H Jumadi, Abdul Rahim Siregar,  Dedi Iskandar, H Mara Jaksa Harahap, H Muhammad Hafez

Fraksi PAN DPRD Sumut :

Penasehat : Yahdi Khoir Harahap

Ketua : H Hendra Cipta
Wakil Ketua : Muhammad Gandhi Faisal Siregar
Sekretaris : Rudi Alfahri Rangkuti
Bendahara : Ahmad Fauzan
Anggota : Kuat Surbakti, Tukari Talunohi, Muhammd Faisal

Fraksi Partai Hanura DPRD Sumut :

Ketua : H Rusdi Lubis
Wakil Ketua : Irwan Simamora
Sekretaris : Hj Riri Stephanie Siregar
Bendahara : Ebenejer Sitorus
Wakil Bendahara : H Fahrizal Efendi Nasution

Fraksi Nusantara DPRD Sumut :

Penasehat : Darwin S.Ag. MAP

Ketua : Jafaruddin Harahap SPd, MSi
Wakil Ketua : Dr Jonius TP Hutabarat
Sekretaris : Zeira Salim Ritonga
Bendahara : Ir Loso

(RMC)

Petani dan Masyarakat Tolak Pengesahan RUU Pertanahan

By On September 23, 2019

Anggota DPRD Sumut menerima aspirasi pengunjukrasa yang menolak RUU Pertanahan. Foto (Redaksimedan.com)

Redaksimedan.com : Ratusan petani dan masyarakat yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Konsorsium Pembaruan Agraria berunjukrasa ke Gedung DPRD Sumatera Utara menolak pengesahan Rancangan Undang-undang [RUU] Pertanahan.

Aksi yang digelar pada Senin (23/9/2019) itu, para pengunjukrasa membawa berbagai spanduk dan poster.

Halim, salah seorang pengunjukrasa dalam orasinya menyampaikan, aksi yang dilakukan ini sebagai bentuk penolakan terhadap akan disahkannya Rancangan Undang-undang [RUU] Pertanahan.

Jika RUU Pertanahan ini disahkan, menurut Halim, petani maupun masyarakat akan sangat mudah kehilangan hak-haknya atas tanah.

Karena, kata Halim, pihaknya menilai di RUU Pertanahan tersebut tidak memuat penyelesaian konflik-konflik agraria yang dialami oleh petani dah masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, tegas Halim petani dan masyarakat yang berunjukrasa hari ini menyampaikan tuntutan menolak RUU Pertanahan untuk disahkan sebagai undang-undang, karena kami menilai banyak pasal-pasal yang tidak berpihak kepada rakyat.

Kemudian, kata Halim, laksanakan Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 tanpa tawar menawar, segera berikan hak-hak kepada masyarakat adat dengan melegalkan wilayah tanah adat sebagai wilayah kekhususan.

Aspirasi pengunjukrasa itu diterima Anggota DPRD Sumut Abdul Rahim dari Fraksi PKS, Faisal dari Fraksi PAN. (RMC)

Tim Napak Tilas Sejarah Audensi ke Sekdaprovsu

By On September 23, 2019

Tim Napak Tilas Sejarah dari Lippsu dan Yayasan Daun Sirih beraudensi dengan Sekdaprovsu Hj Sabrina. Foto (istimewa)

Redaksimedan.com : Tim Napak Tilas Sejarah yang terdiri dari Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara [LIPPSU] dan Yayasan Daun Sirih beraudensi dengan Sekdaprovsu Hj Sabrina.

Audensi ke Sekdaprovsu itu dilakukan pada Jumat 20 September 2019 terkait dengan akan dilaksanakannya Dialog Sejarah pada 12 Oktober 2019 di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara [LIPPSU], Azhari AM Sinik mengatakan, dalam pertemuan dengan Sekdaprovsu, Hj Sabrina beberapa waktu lalu itu, banyak hal yang diulas.

"Pembahasan terkait dengan cagar budaya, peradaban budaya dan wisata, termasuk pembangunan ekonomi masyarakat dan strategi menjadikan Sumut Bermartabat," kata Azhari Sinik di Medan, Senin (23/9/2019).

Menurut Azhari, berbudaya dan religius tidak terlepas dari membangun Sumber Daya Manusia [SDM].

Terkait dengan Dialog Budaya yang akan dilaksanakan pada 12 Oktober 2019 di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tambah Azhari Sinik, rencananya dialog tersebut akan dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Ramayadi.

Dialog tersebut, kata Azhari, rencananya juga akan dihadiri Yang Mulia Sultan Langkat beserta Empat Datuk dan Lima Kejuruan. Peserta Dialog di hadiri oleh para tokoh dan masyarakat Adat Sumatera Utara, mahasiswa, pelajar organisasi pemuda, tokoh agama dan undangan lainnya.

Adapun yang hadir dalam audensi itu Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, Ketua Yayasan Daun Sirih didampingi para penasehat seperti H Abdul Halim Ywr, H Edmansyah Ginting dan Witno. (RMC)

Gubernur Sumut Resmikan Museum Sejarah Alquran

By On September 22, 2019

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meresmikan Museum Sejarah Alquran. Foto (Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu)

Redaksimedan.com : Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meresmikan Museum Sejarah Alquran di Gedung Serba Guna, Jalan Willem Iskandar, Kabupaten Deliserdang, Minggu (22/9/2019).

Sedikitnya ada 22 mushaf kuno yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber, menjadi koleksi museum tersebut.

Dalam kegiatan itu, juga diluncurkan Mushaf Alquran Sumut sebagai bukti bahwa jejak perkembangan Islam di provinsi ini telah ada ratusan tahun lalu.

"Ini yang didapatkan paling terakhir di abad 18, Alhamdulillah kita temukan. Berarti 300 tahun yang lalu. Jadi tidak mungkin syekh [ulama] yang datang [ke Sumatera Utara] itu tidak membawa dokumen [Alquran]," ujar Edy Rahmayadi usai meresmikan Museum Sejarah Alquran dan Peluncuran Mushaf Alquran Sumut.

Dari penelusuran ke beberapa daerah di Sumut, lanjut Edy, ditemukan sejumlah Alquran tua yang berusia setidaknya 250 tahun, bahkan lebih dari itu.

Di antaranya adalah di Barus dan Simalungun serta tempat lainnya yang masih menyimpan dokumen Mushaf Alquran kuno.

Dengan bukti sejarah ini, lanjut Edy Rahmayadi, Sumut bisa menjaga dokumen sekaligus mewarisi peninggalan kepada generasi penerus di masa mendatang. Sebab jika tidak cerita-cerita yang ada bisa saja hilang. (RMC).

Gubernur Optimis dengan Bergandengan Tangan Bisa Wujudkan Sumut Bermartabat

By On September 21, 2019

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersalaman dengan Anggota DPRD Sumut pada acara silaturahmi dan jamuan makan malam bersama Anggota DPRD Sumut periode 2019-2024. Foto (Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu)

Redaksimedan.com : Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengharapkan kepada Anggota DPRD Sumatera Utara untuk bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat.

Bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di Sumatera Utara.

"Saya optimis kalau bergandengan tangan, kita bisa wujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat, untuk anak cucu kita ke depan," kata Edy Rahmayadi pada acara silaturahmi dan jamuan makan malam bersama Anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 di Ballroom, Santika Dyandra Hotel, Medan pada Jumat malam (20/9/2019).

Pada kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan, eksekutif dan legislatif sudah seharusnya bersinergi menjalankan roda pemerintahan. Meski keduanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun tujuannya tetap satu, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terutama masyarakat Sumatera Utara.

Di hadapan anggota dewan dan Forkopimda Sumut, Edy juga memaparkan implementasi visi dan misinya saat ini. Implementasi rancangan pembangunan yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2023.

Di antaranya Rumah Sakit Haji bertaraf internasional, Islamic centre, sport centre, jalan tol dalam Kota Medan, ruang terbuka hijau Kota Medan, tempat pembuangan akhir terpadu, pengembangan wisata Tangkahan, serta pembangunan terminal terpadu.

"Kami mohon didukung agar terlaksana. Dan ini harus kita kejar. Kalau kita kerjakan bersama-sama ini akan selesai dan jadi kebanggaan Sumatera Utara," ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Ketua Sementara DPRD Sumut, Baskami Ginting mengatakan, Gubernur dan DPRD bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diharapkan kekompakan antara Gubernur dengan DPRD Sumut.

Baskami mengapresiasi gubernur yang telah mengadakan silaturahmi tersebut dan diharapkan jadi momentum yang baik untuk kerja sama ke dua lembaga penyelengara pemerintahan ini. (RMC)

Presiden Joko Widodo Tunjuk Hanif Dhakiri Jadi Plt Menpora

By On September 20, 2019

Mensesneg Pratikno saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Foto (Setkab.go.id)

Redaksimedan.com : Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden penunjukan Menteri Ketenagakerjaan [Menaker] Hanif Dhakiri sebagai Pelaksana Tugas [Plt] Menteri Pemuda dan Olahraga.

Penunjukan tersebut dilakukan menyusul pengunduran diri Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

"Jadi Pak Hanif merangkap dalam sebulan ini. Selain sebagai Menteri Ketenagakerjaan juga sebagai Menpora,” kata Menteri Sekretaris Negara [Mensesneg], Pratikno dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat siang (20/9/2019) seperti diinformasikan dari laman resmi Setkab.

Mengenai pertimbangannya, Mensesneg Pratikno menegaskan tentu ada. Namun diakuinya, pilihannya tidak banyak karena nanti pada 1 Oktober juga ada beberapa menteri yang akan meninggalkan posisinya untuk dilantik sebagai anggota DPR.

"Karena itu, pilihannya Pak Hanif," ujar Pratikno. Mengenai menteri-menteri yang akan mundur karena dilantik jadi anggota DPR, Mensesneg Pratikno mengatakan masih 20 hari lagi.

Selain itu, lanjut Mensesneg, jumlahnya tidak banyak. “Sikap Presiden sama saja akan menunjuk Pelaksana Tugas,” pungkas Mensesneg.

Tiga Partai di DPRD Sumut Bentuk Fraksi Nusantara

By On September 20, 2019

Anggota DPRD Sumut dari PPP, Jafaruddin Harahap. Foto (Redaksimedan.com)

Redaksimedan.com : Politisi Partai Persatuan Pembangunan [PPP] Provinsi Sumatera Utara, Jafaruddin Harahap disepakati untuk memimpin Fraksi Gabungan DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Fraksi Gabungan di DPRD Provinsi Sumatera Utara ini merupakan gabungan dari beberapa partai politik seperti Partai Persatuan Pembangunan [PPP], Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] dan Perindo dan diberi nama Fraksi Nusantara.

"Di Fraksi Nusantara DPRD Sumut ada lima orang atau lima kursi terdiri dari Perindo 1 kursi, PKB 2 kursi dan PPP 2 kursi," kata Jafaruddin Harahap saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD Sumut, Jumat (20/9/2019).

Jafaruddin yang saat ini menjabat sebagai Sektetaris DPW PPP Provinsi Sumatera Utara menyampaikan, untuk komposisi pimpinan fraksi seperti ketua, wakil ketua dan sekretaris, dilakukan secara bergiliran dalam lima tahun nanti.

Artinya, sebut Jafaruddin, masing-masing anggota fraksi di Fraksi Nusantara ini mendapat kesempatan sebagai pimpinan fraksi secara bergiliran selama lima tahun nanti, sehingga semua mendapatkan jabatan pimpinan di fraksi.

Untuk tahun pertama ini, ungkap Jafaruddin, dirinya dipercaya untuk memimpin Fraksi Nusantara DPRD Sumut sebagai Ketua Fraksi DPRD Sumut dan Zeira Salim dari PKB sebagai Sekretaris Fraksi Nusantara serta Jonius Hutabarat dari Perindo sebagai Wakil Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut.

Jafaruddin menambahkan, disepakatinya memakai nama Nusantara pada Fraksi Gabungan di DPRD Sumut ini karena Anggota Dewan yang duduk di fraksi ini terdiri dari beberapa partai dan orang-orangnya terdiri dari beberapa suku, selain itu juga nama Nusantara ini digunakan biar enak didengar dan penyebutannya gampang.

Terkait siapa-siapa saja yang akan mengisi posisi di alat kelengkapan dewan, Jafaruddin menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu format yang disepakati oleh dewan seperti apa.

Karena, kata Jafaruddin, pihaknya belum mengetahui berapa kursi untuk pimpinan komisi, apakah Fraksi Nusantara dapat atau tidak atau jumlahnya satu atau dua kursi di posisi pimpinan komisi, kita belum tau.

"Begitu juga dengan posisi di badan anggaran, badan musyawarah dan alat kelengkapan dewan lainnya, kita belum tau," ujar Jafaruddin. (RMC)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *