Musrenbang Provinsi Tahun 2021 Agar Kedepankan RKPD Pemulihan Ekonomi

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada acara Musrenbang Provinsi tahun 2021.Foto (Diskominfo Sumut)

Redaksimedan : Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat, terutama pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di semua sektor.

Untuk itu, kata Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Musyawarah Perencanaan Pembangunan [Musrenbang] Provinsi tahun 2021 ini mengedepankan Rencana Kerja Pembangunan Daerah [RKPD] sebagai upaya memulihkan ekonomi dan kehidupan masyarakat.

“Ada beberapa target pembangunan yang tidak bisa terpenuhi di 2021 karena kondisi Covid-19, akan kita lanjutkan di 2022. Karena itu temanya adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, yang menjadi fokus pembangunan, seperti peningkatan nilai tambah di sektor agraris, pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, akses mutu pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan infrastruktur,” kata Edy Rahmayadi saat membuka Musrenbang Provinsi Tahun 2022 di Hotel Santika Dyandra, Kamis (8/4/2021).

Disampaikan Edy Rahmayadi, langkah pemulihan dimaksud dapat dijalankan dengan memfokuskan pembangunan di sektor tertentu sesuai potensi dan unggulan masing-masing daerah.

Karenanya pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan diminta untuk aktif, agar alokasi anggaran yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Provinsi [BKP] dimanfaatkan secara maksimal dan efektif.

“Kita tidak lagi seperti membagi roti. Jadi siapa [daerah] yang membutuhkan pembangunan sesuai potensi daerahnya, akan kita akomodir. Tidak ada tempat bagi daerah yang apatis, karena hasilnya bukan hanya untuk daerah itu saja, tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara,” jelas Edy.

Edy tetap meminta semua pihak khususnya DPRD Sumut memberikan dukungan penuh guna mencapai cita-cita pembangunan menuju Sumut Bermartabat. Mengingat beberapa rencana besar seperti Islamic Center, areal peternakan dan pertanian baru, pembangunan bandara di Madina, serta infrastruktur wilayah perbatasan antar provinsi.

Pada kesempatan itu, Edy Rahmayadi juga mengungkapkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Derah [PAD] Sumut dengan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor [PBBKB] yang menurutnya masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain yang mencapai 10 persen, atau lebih besar dari yang ditetapkan di provinsi ini [7,5 persen].

Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri Hamdani, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution dan Rahmansyah Sibarani, serta para bupati/walikota se-Sumut.

Turut mendampingi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekda Provinsi Sumut Sabrina, Kepala Bappeda Hasmirizal Lubis, Kadis Kominfo Irman Oemar dan pejabat eselon II lainnya. (RMC)

Related Posts: