 |
| Ketua GMNI Sumatera Utara Daniel Sigalingging. Foto (ist) |
Redaksimedan : DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia [GMNI] Sumatera Utara menyampaikan, perpanjangan PPKM Darurat yang telah diumumkan pemerintah hingga 25 Juli 2021 dinilai sangat memberatkan masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Daniel Sigalingging, MSi dalam keterangannya di Medan, Kamis (22/7/2021).
DPD GMNI Sumatera Utara, kata Daniel, berpandangan bahwa perpanjangan PPKM Darurat merupakan kebijakan menyakitkan yang kembali harus diterima rakyat dan PPKM Darurat merupakan bentuk kebijakan tidak optimal dan tidak layak untuk diperpanjang.
Menurut Daniel, PPKM Darurat yang diharapkan mampu menekan angka kasus baru Covid-19, justru menimbulkan konflik di masyarakat.
"Terlalu banyak gesekan yang terjadi antara petugas di lapangan dengan masyarakat, terutama pedagang kecil yang hanya ingin mencari nafkah keluarganya buntut dari PPKM Darurat ini. Banyak pengusaha yang terancam gulung tikar yang justru menimbulkan pengangguran besar-besaran. Ini tentu menjadi masalah baru yang harus dihadapi kedepan," ujar Daniel.
DPD GMNI Sumut, ungkap Daniel, juga menganggap bahwa bansos juga bukan menjadi solusi untuk menenangkan kondisi saat ini.
Masyarakat, terutama pelaku usaha, kata Daniel, hari ini juga berjibaku dengan angsuran utang modal usaha, biaya sewa tempat usaha, sewa rumah, biaya pendidikan anak, dan lainnya.
Sementara sejak diberlakukannya PPKM Darurat, ungkap Daniel, omzet para pelaku usaha turun drastis.
"Satu setengah tahun kita berjibaku dengan pandemi ini namun masih jauh dari kata berhasil. Kedisiplinan masyarakat dan cara penanganan yang tepat dari masyarakat tentu adalah kunci keberhasilan kita berhasil keluar dari situasi ini. Tentu dalam mengambil kebijakan penanganan pandemi ini, pemerintah juga harus senantiasa memperhatikan kesejahteraan rakyat sebagai instrumen utama, selain cara optimal menekan meningkatnya kasus covid-19," ujarnya. (Rel/RMC)
« Prev Post
Next Post »