Rakorda Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2018. Foto (ist) |
MEDAN : Seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara diharapkan untuk terus memperbaiki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [LKPD].
Sehingga ke depan, seluruh pemerintah kabupaten/kota di daerah ini dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] dari Badan Pemeriksa Keuangan [BPK].
Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi ketika membuka Rapat Koordinasi Daerah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2018, Kamis (22/11/2018).
"Pemprov Sumut akan berusaha mendorong kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk tahun-tahun ke depan agar seluruhnya memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPD,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Dikatakan Edy Rahmayadi, dari 33 pemerintah kabupaten/kota ditambah 1 pemerintah provinsi di Sumut saat ini, baru hanya 14 pemda atau 41 % yang memperoleh opini WTP dari BPK atas LKPD tahun 2017, yakni 1 provinsi, 12 kabupaten dan 1 kota.
Sementara itu, kata Edy Rahmayadi, daerah lain sudah ada yang mencapai 100 % pemda-nya yang meraih WTP.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kata Edy Rahmayadi, harus ada niat dan usaha yang sungguh-sungguh, yang diiringi dengan skill, kekompakan, serta mengikuti aturan yang ada.
"Niat dan ikuti prosedur pasti bisa. Oleh karenanya 20 kabupaten/kota lainnya harus mengejar ini," tegas Edy Rahmayadi. (RMC)
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »