Era Keterbukaan Informasi, Pola Pikir Aparatur Harus Berubah

Kapuspen Kemendagri Bahtiar [tengah] pada acara Rakor PPID. Foto (istimewa)

JAKARTA : Kepala Pusat Penerangan [Kapuspen] Kemendagri, Bahtiar mengatakan, pasca Reformasi 1998, Indonesia memasuki era baru dalam pengelolaan negara.

Dari yang semula tertutup, kata Bahtiar, menjadi terbuka, khususnya di bidang pengelolaan informasi publik. 

Bahtiar juga memaklumi bila masih banyak aparatur yang belum nyaman dengan kondisi keterbukaan dalam pengelolaan informasi seperti ini.

"Namun, perlahan kita harus berubah, dengan mulai responsif dalam memberikan informasi yang diminta publik. Walaupun itu tidak enak," ujar Bahtiar dalam Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID] di Jakarta, Rabu, (6/3/2019).

Hal pertama yang harus diubah, menurut Bahtiar, adalah pola pikir aparatur. "Harus dipahami bahwa tata kelola pemerintahan ini sudah berubah, dari tertutup menjadi terbuka," tegas Bahtiar.

Bahtiar menekankan, pemerintahan ini dikelola bukan hanya oleh satu pihak. Namun, secara bersama-sama, yang mana di dalamnya, ada kepolisian, kejaksaan, pers, dan LSM/NGO.

"Untuk itu apapun permintaan informasi yang dibutuhkan masyarakat/stakeholder, harus kita layani," papar Bahtiar.

Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga menyinggung soal masih ada sejumlah daerah yang masuk kategori tidak informatif. "Kami akan terus mendorong upaya-upaya untuk kebaikan. Karena saya yakin ada kaitannya daerah informatif dengan tingkat pemberantasan pungli dan korupsi," paparnya.

Untuk itu, Bahtiar mengajak agar seluruh pihak untuk berbenah dan berani mengakui kekurangan yang ada. "Belajar menertawai diri sendiri, untuk melangkah ke depan agar lebih baik. Karena praktik-praktik yang tidak baik akan tersingkir diseleksi oleh waktu," tegas Bahtiar. (RMC/Rel)

Related Posts: