HEADLINE NEWS

Diberdayakan oleh Blogger.

Sumut Butuh 15.000 Unit Rumah Subsidi

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi di acara Rakor Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Foto (Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu)

MEDAN : Provinsi Sumatera Utara membutuhkan banyak dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan [FLPP] untuk Kredit Pemilikan Rumah [KPR] bersubsidi. Setidaknya menjelang November 2019 dibutuhkan 15.000 unit untuk mengurangi backlog.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi pada pembukaan Rapat Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh Bank Pembangunan Daerah se-Sumut melalui dukungan Electronic Mortgage Management System [e-MMS], Jumat (2/8/2019) di salah satu hotel di Kota Medan.

"Paling tidak menjelang November 2019 diperlukan 15.000 unit untuk mengurangi backlog," ujar Edy Rahmayadi.

Backlog adalah kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Backlog rumah di Sumut mencapai 411.000 unit tahun 2015 dan untuk Indonesia sebanyak 7,4 juta unit.

Backlog terjadi karena Bank Pembangunan Daerah [BPD] belum maksimal menyalurkan KPR bersubsidi dan developer atau pengembang perumahan tersendat pembangunannya. Sehingga kucuran dana FLPP sedikit masuk ke Sumut.

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, Edy Rahmyadi berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] dan Dinas Perumahan dan Tata Ruang Sumut dapat segera menyelesaikan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Libatkan dan ajari saya bagaimana kita harus lakukan untuk membuat rumah masyarakat, karena saya ingin masyarakat bisa memiliki rumah yang layak dan nyaman," katanya. (RMC)

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *